SEJARAH ORDE BARU

SEJARAH

ORDE BARU

Oleh    :

1.      Maria Widianingtias                (23)

2.      Maya Dewi Dyah Oktiviana   (24)

3.      Meida Riski Pujiyati               (25)

4.      Merina Widayanti                   (26)

5.      Nindia Putri Parahita              (29)

6.      Reyna Nadhya Ulhaq             (31)

XII IPA 3

SMA Negeri 1 Wonosobo

ORDE BARU

A.  Pengertian

Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

B.  Latar Belakang Orde Baru

1.    Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

2.    Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan   30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

3.    Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.

4.    Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili

5.    Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang terlibat dalam Gerakan 30September 1965.

6.    Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat).

7.    Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966 dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.

8.    Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 tidak  berhasil dilakukan meskipun telah dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

9.    Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang  dianggap perlu untuk mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.

C.  Landasan Kehidupan Politik Orde Baru

a.       Landasan Idiil                          : Pancasila.

b.      Landasan Konstitusional          : UUD 1945.

c.       Landasan Operasional              : Tap MPR.

D.  Kebijakan Pemerintahan Orde Baru

Setelah berhasil menciptakan politik dalam negeri, maka pemerintahan berusaha melakukan pembangunan nasional yang di relisasikan pada pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek.
Penbangunan yang dilakukan bertunpu pada Trilogi Pembangunan yakni :

a.       Pembangunan yang dilakukan dan hasil-hassilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

c.       Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

E.  Ciri-Ciri Pokok Pemerintahan Orde Baru

a.    Bidang Politik

1.      Lembaga kepresidenan terlalu dominan.

2.      Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara.

3.      Rekruitmen politik yang tertutup.

4.      Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.

5.      Kebijakan publik yang tidak transparan.

6.      Sentralisasi kekuasaan.

7.      Implementasi hak asasi yang masih rendah.

b.    Bidang ekonomi

1.      Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

2.      Pinjaman luar negeri.

3.      Konglomerasi.Dwi fungsi ABRI

4.      Politik Luar Negeri yang bebas aktif

F.   Pengaruh Menguatnya Peran Negara pada Masa Orde Baru

a.    Bidang Politik

1.      Pemerintahahn yang otoriter.

2.      Pemerintahan yang dominantif.

3.      Pemerintahan yang sentralisasi.

b.    Bidang Ekonomi

1.      Terjadi kesenjangan sosial.

2.      Konglomerasi.

3.      Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

G. Periode Demokrasi Pancasila tahun 1966-1998 (Orde Baru)

Penelaahan terhadap demokrasi pancasila tentu tidak dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses. Praktek-praktek demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi system politik di Indonesia. Disana sini dengan jelas dapat diamati seolah-olah apa yang terjadi pada periode yang lampau berulang kembali dalam system demokrasi pancasila yang masih mencari bentuk ini. Di sana-sini pula akan terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan dan kondisi yang mengitarinya.

Dalam demokrasi pancasila sampai dewasa ini penyaluran berbagai tuntutan yang hidup didalam masyarakat menunjukkan adanya keseimbangan. Pada awal pelaksanaannya system ini dilakukan penyederhanaan system kepartaian. Kemudian muncullah satu kekuatan yang dominant yaitu golongan karya (Golkar) dan ABRI. Pemilu berjalan secara periodic sesuai dengan mekanisme, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan dan masih diwarnai adanya intrik-intrik politik tertentu.

Pada awal pemerintahan orde baru partai politik dan media massa di beri kebebasan untuk melancarkan kritik dengan mengungkapkan realita di dalam masyarakat. Namun sejak dibentuknya format yang baru dituangkan dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menggiring masyarakat Indonesia kea rah otoritarian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengisian seperti anggota MPR dan seperlima anggota DPR dilakukan melalui pengangkatan secara langsung oleh Presiden tanpa melalui Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar terjadi stabilitas politik yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang tidak ditangani secara serius pada masa demokrasi terpimpin.

Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 mengurangi oposisi terhadap pemerintah di kalangan sipil, karena golkar sangat dominant, sementara partai-partai lain berada di bawah control pemerintah. Kemenangan Golkar ini mengantarkan Golkar menjadi partai hegemonic yang kemudian bersama ABRI dan birokrasi menjadikan dirinya sebagai tumpuan utama rezim orde baru untuk mendominasi semua proses social dan politik.

Pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 menjadi dua partai. Partai-partai yang berhaluan Islam menjadi partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai-partai nasionalis dan Kristen melebur ke dalam partai Demokrasi Indonesia (PDI). Penggabungan partai ini mengakibatkan merosotnya perolehan suara kedua partai pada pemilu tahun 1977, sementara Golkar mendominasi perolehan suara, dominasi golkar terus berjlanjut hingga kemenangan terbesarnya pada pemilu 1997.

Selama orde baru, pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh mekanisme reccal, sementara partai politik tidak mempunyai otonomi internal. Media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Sedangkan rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas social politik tanpa izin dari pemerintah. Praktis tidak muncul kekuatan civil society yang mampu melakukan control dan menjadi kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah yang sangat dominant. Praktis demokrasi pancasila pada masa ini tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, bahkan cenderung ke arah otoriatianisme atau kediktatoran.

H.  Proses Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB di Gedung Istana Merdeka Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Dengan demikian,berakhirlah masa kekuasaan Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun.

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dlam maupun dari luar negeri. Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis multidimensional (berbagai bidang), seperti:

1.      Krisis politik, karena terlalu lamanya Presiden Suharto berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)

2.      Krisis ekonomi, karena terlalu banyak utang Indonesia kepada luar negeri, dan banyak terjadi korupsi.

3.      Krisis sosial , pertikaian sosial yang terjadi sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis, misalnya di Situbondo(Jawa Timur), Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo (Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak.

Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.

I.     Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

J.    Proses Awal dan Akhir Orba

1.      Diawali dengan SUPERSEMAR.

2.      ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

3.      Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial).

4.      Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis.

5.      Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.

6.      Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.

7.      Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela.

8.      Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.

K. Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru

a.       Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565.

b.      Sukses transmigrasi.

c.       Sukses KB.

d.      Sukses memerangi buta huruf.

e.       Sukses swasembada pangan.

f.       Pengangguran minimum.

g.      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

h.      Sukses Gerakan Wajib Belajar.

i.        Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.

j.        Sukses keamanan dalam negeri.

k.      Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.

l.        Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

L.  Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

a.    Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.

b.    Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.

c.    Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.

d.   Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.

e.    Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).

f.     Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).

g.    Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.

h.    Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.

i.      Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius".

j.      Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).

k.    Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

M.     Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam Berbagai Bidang

Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam usaha memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai aspek kehidupan

1.      Aspek politik

·           Selama pemerintahan orde baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga.

·           Pemerintah (Soeharto) melaksanakan kebijaksaan pemerintahan untuk menenangkan Golongan Karya (GOLKAR) dalam setiap pemilu

·           Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR no. 11 / MPR / 1978

Upaya pelaksanaan          :

·           Melakukan pembaharuan menuju perubahan seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

·           Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju stabilitas nasional yang mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

·           Menetapkan demokrasi pancasila guna melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

·           Melaksanakan pemilu secara teratur serta penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan trias politica.

Langkah yang diambil     :

·           Pembentukan kabinet pembangunan

·           Pembubaran PKI dan organisasi masanya

·           Penyederhanaan dan pengelompokan partai politik

·           Pemilihan umum

Keberhasilannya yaitu terciptanya stabilitas nasional dan juga terciptanya kehidupan demokrasi sesuai pancasila dan UUD 1945.

2.      Aspek Ekonomi

Pada masa orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.

Cara yang ditempuh oleh pemerintah diantaranya yaitu :

·         Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi

·         Kerjasama luar negeri

·         Pembangunan nasional secara bertahap

Jangka panjang mencakup periode 25-30 tahun

Jangka pendek mencakup periode lima tahun (PELITA)

Ada enam tahap REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun)

Keberhasilan orde baru dalam bidang ekonomi   :

·         Perkembangan GDP per kapita Indonesia

·         Suksesnya swasembada pangan

·         Angka pengangguran semakin turun

·         Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan Lima Tahun)

·         Meningkatnya penghasilan negara

3.      Aspek sosial Budaya

Selama orde baru berlangsung, banyak terjadi perubahan. Dalam aspek sosial budaya, pemerintahan orde baru berpengaruh sangat besar. Beberapa perubahan yang mengarah ke keberhasilan yaitu:

·         Angka mortalitas (kematian) bayi semakin menurun karena adanya vaksin yang menunjang kesehatan.

·         Laju pertumbuhan penduduk yang mulanya sangat tinggi menjadi kian terkontrol.

·         Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos Pelayanan Terpadu sampai dengan tingkat desa atau RT.

·         Fasilitas pendidikan dasar semakin merata sampai pelosok nusantara yang merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun (wajar 9 tahun).

·         Sukses memerangi buta huruf, angka penyandang buta huruf semakin menurun.

·         Muncul kebijakan terkait pemahaman dan pengamalan terhadap dasar negara Pancasila yang memberikan kekuatan, jiwa batin yang semakin baik menuju masyarakat adil makmur.

·         Suksesnya program transmigrasi untuk mengontrol kepadatan penduduk.

·         Suksesnya program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

·         Suksesnya gerakan orang tua asuh.

·         Suskses dalam membubuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

·         Menurunkan angka kemiskinan absolut.

·         Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia pancasila

4.      Aspek Militer

Keberhasilan pemerintahan orde baru dalam bidang militer dapat dilihat dari:

·         suksesnya keamanan dalam negeri.

·         Terciptanya stabilitas nasional.

·         Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer dan cendekiawan.

5.      Hubungan Luar Negeri

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam masa orde baru dalam aspek hubungan luar negeri diantaranya yaitu:

·         memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat.

·         Membentuk forum inter-govermental Group on Indonesia (IGGI).

·         Indonesia masuk kembali dalam organisasi internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai anggota ke enam puluh.

·         Investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia.

N.      Menguatnya Peran Negara Dalam Pemerintahan Orde Baru

Sejak orde baru berkuasa telah banyak perubahan yang dicapai oleh bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah menciptakan stabilitas ekonomi politik guna menegakkan tatanan kehidupan negara yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian dibentuklah kabinet AMPERA.

Program AMPERA     :

·         Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandhang-pangan.

·         Melaksanakan pemilihan umum

·         Melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif

·         Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk.

Dampak dari menguatnya peran negara pada pemerintahan orde baru diantaranya yaitu:

1.      Di bidang politik

·           Adanya pemerintahan yang otoriter

·           Dominasi partai GOLKAR

·           Pemerintahan yang sentralistis

2.      Di bidang ekonomi

·         Munculnya korupsi (KKN)

·         Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial

·         Konglomerasi

Faktor pendukung menguatnya peran negara pada masa orde baru

1.      Militer        : memperbaiki kerja AD (Angkatan Darat)

2.      Ekonomi    : menambah jumlah dana bantuan luar negeri

3.      Budaya      : menyebarkan oganisasi keturunan ke seluruh pelosok tanah air