SEJARAH
ORDE
BARU
Oleh :
1.
Maria Widianingtias (23)
2.
Maya Dewi Dyah Oktiviana (24)
3.
Meida Riski Pujiyati (25)
4.
Merina Widayanti (26)
5.
Nindia Putri Parahita (29)
6.
Reyna Nadhya Ulhaq (31)
XII
IPA 3
SMA
Negeri 1 Wonosobo
ORDE
BARU
A. Pengertian
Orde baru adalah
suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan
kembali kepada pelaksanaan pancasila secara murni dan konsekuen. Lahirnya Orde
Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang menjadi
tonggak lahirnya Orde Baru.
B. Latar Belakang Orde Baru
1. Terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.
2. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau
karena peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya
konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.
3. Keadaan perekonomian semakin memburuk dimana inflasi
mencapai 600% sedangkanupaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan
harga bahan bakar menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat.
4. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang mengutuk
peristiwa pembunuhan besar- besaran yang dilakukan oleh PKI. Rakyat
melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya
dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili
5. Kesatuan aksi (KAMI,KAPI,KAPPI,KASI,dsb) yang ada di
masyarakat bergabungmembentuk Kesatuan Aksi berupa ³Front Pancasila´ yang
selanjutnya lebih dikenaldengan ³Angkatan 66´ untuk menghacurkan tokoh yang
terlibat dalam Gerakan 30September 1965.
6. Kesatuan Aksi Front Pancasila pada 10 Januari 1966 di
depan gedung DPR-GR mengajukan tuntutan TRITURA (Tri Tuntutan Rakyat).
7. Upaya reshuffle kabinet Dwikora pada 21 Februari 1966
dan Pembentukan KabinetSeratus Menteri tidak juga memuaskan rakyat sebab rakyat
menganggap di kabinettersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa
Gerakan 30 September 1965.
8. Wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno semakin menurun
setelah upaya untuk mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa
Gerakan 30 September 1965 tidak berhasil dilakukan meskipun telah
dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
9. Sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi
dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden
mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (SUPERSEMAR) yang ditujukan bagi
Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
mengatasi keadaan negara yang semakin kacau dan sulit dikendalikan.
C. Landasan Kehidupan
Politik Orde Baru
a. Landasan Idiil :
Pancasila.
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945.
c. Landasan Operasional :
Tap MPR.
D. Kebijakan
Pemerintahan Orde Baru
Setelah
berhasil menciptakan politik dalam negeri, maka pemerintahan berusaha melakukan
pembangunan nasional yang di relisasikan pada pembangunan jangka panjang dan
pembangunan jangka pendek.
Penbangunan yang dilakukan bertunpu pada Trilogi Pembangunan yakni :
a. Pembangunan yang dilakukan dan hasil-hassilnya yang
menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
E. Ciri-Ciri Pokok
Pemerintahan Orde Baru
a. Bidang Politik
1. Lembaga kepresidenan terlalu dominan.
2. Rendahnya kesetaraan diantara lembaga tinggi negara.
3. Rekruitmen politik yang tertutup.
4. Birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
5. Kebijakan publik yang tidak transparan.
6. Sentralisasi kekuasaan.
7. Implementasi hak asasi yang masih rendah.
b. Bidang ekonomi
1. Kebijakan mengutamakan pertumbuhan ekonomi.
2. Pinjaman luar negeri.
3. Konglomerasi.Dwi fungsi ABRI
4. Politik Luar Negeri yang bebas aktif
F.
Pengaruh Menguatnya Peran Negara pada Masa Orde Baru
a. Bidang Politik
1. Pemerintahahn yang otoriter.
2. Pemerintahan yang dominantif.
3. Pemerintahan yang sentralisasi.
b. Bidang Ekonomi
1. Terjadi kesenjangan sosial.
2. Konglomerasi.
3. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme.
G. Periode Demokrasi
Pancasila tahun 1966-1998 (Orde Baru)
Penelaahan terhadap demokrasi pancasila tentu tidak
dapat bersifat final di sini, karena masih terus berjalan dan berproses.
Praktek-praktek demokrasi pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau
mungkin belum merupakan bentuk hasil proses yang optimal, sebagai prestasi
system politik di Indonesia. Disana sini dengan jelas dapat diamati
seolah-olah apa yang terjadi pada periode yang lampau berulang kembali dalam
system demokrasi pancasila yang masih mencari bentuk ini. Di sana-sini pula
akan terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan dan kondisi yang
mengitarinya.
Dalam demokrasi pancasila sampai dewasa ini penyaluran
berbagai tuntutan yang hidup didalam masyarakat menunjukkan adanya
keseimbangan. Pada awal pelaksanaannya system ini dilakukan penyederhanaan
system kepartaian. Kemudian muncullah satu kekuatan yang dominant yaitu
golongan karya (Golkar) dan ABRI. Pemilu berjalan secara periodic sesuai dengan
mekanisme, meskipun di sana-sini masih banyak kekurangan dan masih diwarnai
adanya intrik-intrik politik tertentu.
Pada awal pemerintahan orde baru partai politik dan
media massa di beri kebebasan untuk melancarkan kritik dengan
mengungkapkan realita di dalam masyarakat. Namun sejak dibentuknya format yang
baru dituangkan dalam UU No. 15 tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tahun
1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD menggiring masyarakat
Indonesia kea rah otoritarian. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa
pengisian seperti anggota MPR dan seperlima anggota DPR dilakukan melalui
pengangkatan secara langsung oleh Presiden tanpa melalui Pemilu. Hal ini
dimaksudkan agar terjadi stabilitas politik yang pada gilirannya akan
menciptakan stabilitas keamanan sebagai prasyarat untuk melaksanakan
pembangunan ekonomi yang tidak ditangani secara serius pada masa demokrasi
terpimpin.
Kemenangan Golkar pada pemilu tahun 1971 mengurangi
oposisi terhadap pemerintah di kalangan sipil, karena golkar sangat dominant,
sementara partai-partai lain berada di bawah control pemerintah. Kemenangan
Golkar ini mengantarkan Golkar menjadi partai hegemonic yang kemudian bersama
ABRI dan birokrasi menjadikan dirinya sebagai tumpuan utama rezim orde baru
untuk mendominasi semua proses social dan politik.
Pada tahun 1973 pemerintah melaksanakan penggabungan
sembilan partai peserta pemilu tahun 1971 menjadi dua partai. Partai-partai
yang berhaluan Islam menjadi partai persatuan pembangunan (PPP) dan
partai-partai nasionalis dan Kristen melebur ke dalam partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Penggabungan partai ini mengakibatkan merosotnya
perolehan suara kedua partai pada pemilu tahun 1977, sementara Golkar
mendominasi perolehan suara, dominasi golkar terus berjlanjut hingga kemenangan
terbesarnya pada pemilu 1997.
Selama orde baru, pilar-pilar demokrasi seperti partai
politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada
kondisi lemah dan selalu dibayangi oleh mekanisme reccal, sementara partai
politik tidak mempunyai otonomi internal. Media massa selalu
dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).
Sedangkan rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas social politik
tanpa izin dari pemerintah. Praktis tidak muncul kekuatan civil society yang
mampu melakukan control dan menjadi kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan
pemerintah yang sangat dominant. Praktis demokrasi pancasila pada masa ini
tidak berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, bahkan cenderung ke arah
otoriatianisme atau kediktatoran.
H. Proses Jatuhnya
Pemerintahan Orde Baru
Pada tanggal 21 Mei 1998 pukul
09.00 WIB di Gedung Istana Merdeka Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan
diri dari jabatan presiden. Dengan demikian,berakhirlah masa kekuasaan
Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun.
Dalam melaksanakan pembangunan,
pemerintahan Orde Baru mendapat kepercayaan baik dari dlam maupun dari luar negeri.
Rakyan Indonesia yang dalam enam dasa warsa sangat menderita, sedikit
demi sedikit dapat dientaskan. Namun sangat disayangkan
kemajuan Indonesia hanya semu belaka. Hasil pembangunan telah
mencitakan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini terjadi
karena adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang
berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya terjadi krisis
multidimensional (berbagai bidang), seperti:
1. Krisis politik, karena terlalu lamanya Presiden Suharto
berkuasa ( kurang lebih 32 tahun)
2. Krisis ekonomi, karena terlalu banyak utang Indonesia
kepada luar negeri, dan banyak terjadi korupsi.
3. Krisis sosial , pertikaian sosial yang terjadi
sepanjang tahun 1996 telah memicu munculnya kerusuhan antar agama dan etnis,
misalnya di Situbondo(Jawa Timur), Tasikmalaya(Jawa Barat), Sanggau Ledo
(Kalimantan Barat) yang meluas ke Singkawang dan Pontianak.
Mundurnya Soeharto dari
jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde
Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi".
Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan
pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde
Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi
sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".Meski diliputi oleh
kerusuhan etnis dan lepasnya Timor Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi
berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru yang terbukti
lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.
I.
Runtuhnya Orde Baru
Penyebab
utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring
dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN
semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya
ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial.
Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum
demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi
besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada
saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa
Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa
tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin
Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto
berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi.
Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU
Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU
Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk
karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya
penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.
J.
Proses Awal dan Akhir Orba
1. Diawali dengan SUPERSEMAR.
2. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara
murni dan konsekuen.
3. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto
(sistem Presidensial).
4. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratis.
5. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur
seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.
6. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis
ekonomi kerakyatan.
7. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi
kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari
semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalela.
8. Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa)
maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh
Wapres Prof. B.J Habibi.
K. Kelebihan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
a. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun
1968 hanya AS$dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565.
e. Sukses swasembada pangan.
f. Pengangguran minimum.
g. Sukses REPELITA (Rencana
Pembangunan Lima Tahun).
h. Sukses Gerakan Wajib Belajar.
i.
Sukses Gerakan
Nasional Orang-Tua Asuh.
j.
Sukses keamanan dalam
negeri.
k. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
l.
Sukses menumbuhkan
rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
L. Kekurangan Sistem
Pemerintahan Orde Baru
a. Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
b.
Pembangunan Indonesia yang
tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah,
sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
c.
Munculnya rasa
ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di
Aceh dan Papua.
d.
Kecemburuan antara
penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
e.
Bertambahnya
kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si
miskin).
f.
Pelanggaran HAM
kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).
g.
Kritik dibungkam dan
oposisi diharamkan.
h.
Kebebasan pers sangat
terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
i.
Penggunaan kekerasan
untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan
Misterius".
j.
Tidak ada rencana
suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
k.
Menurunnya kualitas
birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal
ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara
pasti hancur.
M.
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru dalam Berbagai
Bidang
Keberhasilan Pemerintahan Orde Baru
dalam usaha memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berbagai aspek
kehidupan
1.
Aspek
politik
·
Selama pemerintahan orde baru,
stabilitas politik nasional dapat terjaga.
·
Pemerintah (Soeharto) melaksanakan
kebijaksaan pemerintahan untuk menenangkan Golongan Karya (GOLKAR) dalam setiap
pemilu
·
Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk
manusia pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR no. 11 / MPR /
1978
Upaya pelaksanaan :
·
Melakukan pembaharuan menuju perubahan
seluruh tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
·
Menyusun kembali kekuatan bangsa menuju
stabilitas nasional yang mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil
dan makmur.
·
Menetapkan demokrasi pancasila guna
melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
·
Melaksanakan pemilu secara teratur serta
penataan lembaga-lembaga negara berdasarkan trias politica.
Langkah yang diambil :
·
Pembentukan kabinet pembangunan
·
Pembubaran PKI dan organisasi masanya
·
Penyederhanaan dan pengelompokan partai
politik
·
Pemilihan umum
Keberhasilannya yaitu terciptanya stabilitas
nasional dan juga terciptanya kehidupan demokrasi sesuai pancasila dan UUD
1945.
2.
Aspek
Ekonomi
Pada masa orde baru, program pemerintah berorientasi
pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan
tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok
rakyat.
Cara yang ditempuh oleh pemerintah diantaranya yaitu :
·
Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
·
Kerjasama luar negeri
·
Pembangunan nasional secara bertahap
Jangka panjang mencakup
periode 25-30 tahun
Jangka pendek mencakup
periode lima tahun (PELITA)
Ada enam tahap REPELITA
(Rancangan Pembangunan Lima Tahun)
Keberhasilan orde baru dalam bidang ekonomi :
·
Perkembangan GDP per kapita Indonesia
·
Suksesnya swasembada pangan
·
Angka pengangguran semakin turun
·
Sukses REPELITA (Rancangan Pembangunan
Lima Tahun)
·
Meningkatnya penghasilan negara
3.
Aspek
sosial Budaya
Selama orde baru berlangsung, banyak terjadi
perubahan. Dalam aspek sosial budaya, pemerintahan orde baru berpengaruh sangat
besar. Beberapa perubahan yang mengarah ke keberhasilan yaitu:
·
Angka mortalitas (kematian) bayi semakin
menurun karena adanya vaksin yang menunjang kesehatan.
·
Laju pertumbuhan penduduk yang mulanya
sangat tinggi menjadi kian terkontrol.
·
Meningkatnya pelayanan kesehatan
masyarakat dengan adanya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pos
Pelayanan Terpadu sampai dengan tingkat desa atau RT.
·
Fasilitas pendidikan dasar semakin
merata sampai pelosok nusantara yang merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan
program wajib belajar sembilan tahun (wajar 9 tahun).
·
Sukses memerangi buta huruf, angka
penyandang buta huruf semakin menurun.
·
Muncul kebijakan terkait pemahaman dan
pengamalan terhadap dasar negara Pancasila yang memberikan kekuatan, jiwa batin
yang semakin baik menuju masyarakat adil makmur.
·
Suksesnya program transmigrasi untuk
mengontrol kepadatan penduduk.
·
Suksesnya program KB untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk.
·
Suksesnya gerakan orang tua asuh.
·
Suskses dalam membubuhkan rasa
nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
·
Menurunkan angka kemiskinan absolut.
·
Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila) sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk
manusia pancasila
4.
Aspek
Militer
Keberhasilan
pemerintahan orde baru dalam bidang militer dapat dilihat dari:
·
suksesnya keamanan dalam negeri.
·
Terciptanya stabilitas nasional.
·
Presiden Soeharto mampu menjalin kerja
sama dengan golongan militer dan cendekiawan.
5.
Hubungan
Luar Negeri
Upaya
yang dilakukan pemerintah dalam masa orde baru dalam aspek hubungan luar negeri
diantaranya yaitu:
·
memperbaiki hubungan dengan
negara-negara Barat.
·
Membentuk forum inter-govermental Group
on Indonesia (IGGI).
·
Indonesia masuk kembali dalam organisasi
internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sebagai anggota ke enam puluh.
·
Investor asing mau menanamkan modalnya
di Indonesia.
N.
Menguatnya Peran Negara Dalam Pemerintahan Orde Baru
Sejak orde baru berkuasa telah banyak perubahan yang
dicapai oleh bangsa Indonesia. Langkah yang dilakukan adalah menciptakan
stabilitas ekonomi politik guna menegakkan tatanan kehidupan negara yang
didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Kemudian dibentuklah kabinet AMPERA.
Program
AMPERA :
·
Memperbaiki kehidupan rakyat terutama
sandhang-pangan.
·
Melaksanakan pemilihan umum
·
Melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif
·
Melanjutkan perjuangan anti imperialisme
dan kolonialisme dalam segala bentuk.
Dampak dari menguatnya peran negara pada
pemerintahan orde baru diantaranya yaitu:
1.
Di
bidang politik
·
Adanya pemerintahan yang otoriter
·
Dominasi partai GOLKAR
·
Pemerintahan yang sentralistis
2.
Di
bidang ekonomi
·
Munculnya korupsi (KKN)
·
Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial
·
Konglomerasi
Faktor pendukung menguatnya peran negara
pada masa orde baru
1. Militer : memperbaiki kerja AD (Angkatan Darat)
2. Ekonomi : menambah jumlah dana bantuan luar negeri
3. Budaya : menyebarkan oganisasi keturunan ke
seluruh pelosok tanah air
